JawaPos.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan kelancaran distribusi bahan pangan melalui pemanfaatan kapal-kapal tol laut. Hal itu dilakukan demi menjaga kestabilan harga pangan, salah satunya beras.
“Kami siap mengirimkan beras, minyak goreng, atau komoditas bahan pangan lainnya, melalui kapal tol laut dengan rute yang fleksibel. Menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah mana yang kekurangan dan kami akan lakukan rotasi kapal tol laut ke daerah tersebut,” kata Budi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (3/10).
Ia menjelaskan, perubahan rute tol laut secara dinamis bahkan telah dilakukannya, Itu terjadi pada saat melakukan pengiriman minyak goreng melalui rute Medan (Belawan) ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelumnya, kata Budi, sebanyak 1.200 ton atau sekitar 1,3 juta liter minyak goreng kemasan telah diangkut menggunakan kapal tol laut KM. Kendhaga Nusantara 12.
“Kapal tol laut ini membawa minyak goreng dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju ke sejumlah daerah di wilayah Timur Indonesia, yakni Papua, Maluku serta NTT,” ujarnya.
Selain memastikan kelancaran di tol laut, Budi juga mendorong pemerintah daerah (pemda) melalui APBD-nya untuk mensubsidi biaya distribusi melalui transportasi darat. Sebagai contoh, kata dia, jika suatu komoditas seperti telur dan bawang itu banyak di Brebes, maka dari daerah lain bisa membeli di Brebes dengan mensubsidi ongkos transportasinya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan harga beras disebabkan pupuk hingga naiknya biaya distribusi. Meski demikian, ia dan beberapa pihak terkait berupaya untuk menstabilkan harga beras sesuai HET pada Oktober ini.
“Hal ini tidak bisa dihindari karena pupuk, biaya tanam, dan biaya distribusi juga naik. Tetapi harusnya tidak terlalu tinggi kenaikannya. Untuk itu, membutuhkan respon cepat dan penanganan bersama seluruh stakeholder agar di bulan Oktober ini harga beras di tingkat konsumen dapat kembali turun sesuai HET,” kata Arief dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/10).
Ia menjelaskan, strategi yang dilakukan untuk menggenjot stabilisasi harga beras adalah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) melalui Perum Bulog.
Menurutnya, KPSH merupakan bentuk intervensi pemerintah dengan menyalurkan stok beras pemerintah kepada pedagang atau konsumen dengan harga terjangkau di bawah HET. Dalam program KPSH, di PIBC misalnya, stok beras pemerintah melalui Bulog disalurkan kepada pedagang.
Kemudian didistribusikan kepada konsumen dengan harga Rp 8.900 per kg atau di bawah HET untuk beras medium. Sebelumnya, NFA mencatat dalam periode Juli sampai dengan September 2022 harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengalami kenaikan. Harga rata-rata beras Medium per 30 September berada di Rp 9.834 per kg atau sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 9.450 per kg.
Recent Comments