TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kesekian kalinya menyentil pembelian produk impor oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Kali ini, ia menyoroti pembelian 842 produk impor di e-katalog yang sebenarnya sudah ada produk lokal penggantinya.
“Untuk apa itu? Coret 842 itu. Drop, kalau memang produknya sudah ada,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, 14 Juni 2022.
Laporan soal 842 produk impor ini diterima kepala negara dari Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan disampaikan Ateh di acara yang sama.
“Keengganan membeli salah satunya dipicu harga produk dalam negeri yang relatif lebih tinggi dibanding impor,” kata Ateh di depan Jokowi.
Meski demikian, Ateh melaporkan kondisi sudah mulai membaik sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Pada minggu ketiga Mei 2022, kata dia, produk lokal sudah mendominasi di e-katalog. “Meskipun secara transaksi impor lebih tinggi,” ujarnya.
Jokowi pun mengakui hal tersebut. Dirinya juga mengetahui banyak lembaga dan daerah yang tak mau membeli produk dalam negeri dengan alasan yang bermacam-macam. “Spek-nya gak pas lah, kualitasnya ga baik lah, alasannya banyak sekali,” ucapnya.
Menurut Jokowi, masalah-masalah seperti ini yang harus diawasi oleh institusi seperti BPKP maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Meski demikian, Jokowi tetap mengaku senang dengan kondisi beberapa bulan terakhir.
Awalnya, kata dia, hanya ada 46 pemerintah daerah yang punya e-katalog lokal, dari total 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Tapi sekarang angkanya sudah naik jadi 123. “Ini pasti dikejar BPKP, awasi betul, kawal betul, agar semua Kabupaten Kota segera memiliki e-katalog lokal,” ujar Jokowi.
Baca: BCA Ungkap Modus Baru Penipuan: Tawaran Upgrade Menjadi Nasabah Prioritas
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Recent Comments