Ganjar soal Kisruh Rempang: Pemerintah Harus Turun Tangan, Jangan Lama-lama


Sejumlah ladang milik warga berada di dalam kawasan hutan Sembulang di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (21/8/2023). Foto: ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Sejumlah ladang milik warga berada di dalam kawasan hutan Sembulang di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (21/8/2023). Foto: ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

Bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo, menanggapi kisruh yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepri. Ganjar mengatakan, pemerintah harus segera turun tangan.

"Pemerintah harus segera turun tangan. Jangan lama-lama apalagi aparatur ya mesti bisa menyelesaikan selesaikan itu dengan sangat cepat," kata Ganjar di Jakarta, Minggu (17/9).

Ganjar mengatakan, jika masalah di Pulau Rempang tidak segera ditangani, masalah ini akan menjadi pemantik dan berdampak pada masalah baru serupa.

"Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Makanya mesti diselesaikan akar persoalannya dibuka begitu dan beberapa aktornya saya kira bisa dipanggil," ucap Ganjar.

"Di sana ada kepala daerahnya di sana ada pengelolanya gitu ya. Saya kira lebih cepat ya," tutur dia.

Bacapres Ganjar Pranowo di acara Forum Alumni Perguruan Tinggi di Jakarta Theatre, Jakarta, Minggu (17/9/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Bacapres Ganjar Pranowo di acara Forum Alumni Perguruan Tinggi di Jakarta Theatre, Jakarta, Minggu (17/9/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Eks Gubernur Jateng ini mengatakan, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah di Rempang. Sekali lagi, ia menekankan, masalah di sana harus segera diselesaikan.

"Ya semua bisa dilakukan, maka panggil aja. Semuanya bisa dilakukan, apa pun kebijakannya segera panggil mereka jangan terlalu lama termasuk representasi dari masyarakat karena mesti kita dengarkan juga," tutup Ganjar.

Polisi lengkap dengan peralatan anti huru hara menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/ANTARA FOTO
Polisi lengkap dengan peralatan anti huru hara menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/9/2023). Foto: Teguh Prihatna/ANTARA FOTO

Kisruh di Rempang

Kisruh di Rempang terjadi lantaran adanya pengembangan proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang. Di pulau itu juga akan dibangun industri kaca dan panel surya milik investor China.

Para warga melawan petugas kepolisian lantaran enggan untuk direlokasi dari daerah yang telah lama mereka huni.

Kericuhan tak terelakkan saat para warga berunjuk rasa di depan kantor BP Batam di Kepri, Senin (11/9) lalu. Mereka berteriak dan melempar botol minuman, demikian keterangan tertulis Humas BP Batam.

Pengunjuk rasa melemparkan flare ke arah petugas, diikuti dengan pelemparan botol, batu, kayu, tang besi, ketapel dan berujung memasuki kantor BP Batam.

Sebaliknya, petugas kepolisian pun menyerang balik massa dengan tembakan gas air mata dan menangkap demonstran yang dinilai sebagai provokator.

Kerusuhan juga terjadi pekan sebelumnya, bahkan siswa SD dan SMP di sekolah juga terkena gas air mata yang menurut aparat "terbawa angin".

Presiden Joko Widodo memberikan bantuan pangan kepada masyarakat di Gudang Bulog Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023).  Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo memberikan bantuan pangan kepada masyarakat di Gudang Bulog Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pernyataan Keras Jokowi

Jokowi mengatakan, persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, terkait dengan pengembangan Rempang Eco City. Menurutnya, kisruh tersebut terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Eks Wali Kota Solo ini berpendapat konflik di antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh BP Batam.

"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, seperti dikutip dari Antara, Selasa (12/9).

Ilustrasi Pulau Rempang. Foto: HASIHOLAN SIAHAAN/Shutterstock
Ilustrasi Pulau Rempang. Foto: HASIHOLAN SIAHAAN/Shutterstock

Guna menindaklanjuti penanganan konflik tersebut, dia menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi tersebut.

Pada 13 September, Jokowi kembali menyentil jajarannya soal konflik Rempang.

"Masa urusan begitu harus sampai Presiden? Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya 'siap, Pak'. Gimana? 'Beres, Pak'," kata Jokowi.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »