Ini saya minta ke Pak Sarjoko (Kepala DPRKP DKI) untuk mempelajari betul
Jakarta (ANTARA) –
Ketua Komisi D DPRD Ida Mahmudah meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mempelajari janji mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada warga masyarakat terkait Kampung Susun Bayam (KSB).
“Saya tidak tahu pasti janjinya pak Anies kemarin seperti apa? Ini saya minta ke Pak Sarjoko (Kepala DPRKP DKI) untuk mempelajari betul, yang sudah dijanjikan oleh Pak Anies saat itu terhadap warga setempat,” kata Ida di Jakarta, Rabu.
Ida mengatakan, sampai sekarang masih ada polemik soal Kampung Susun Bayam, terutama terkait dengan biaya sewa per bulan yang dibebankan pada warga untuk tinggal di kompleks rumah susun tersebut.
“Kan harusnya tidak semua bayar, kan?,” ujar Ida.
Menurut Ida, janji yang telah diungkapkan oleh Anies Baswedan harus terealisasi, terlebih menurutnya ada batas waktu terkait berapa lama harus digratiskan.
“Kalau memang janjinya gratis ya harus dilihat betul apakah ini memang perlu digratiskan, untuk berapa lama, apakah sebulan, setahun, beberapa tahun, kan mesti jelas,” ucap Ida.
Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Sarjoko menyatakan bahwa sampai saat ini tarif sewa KSB masih dalam proses diskusi yang melibatkan Pemprov DKI dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD).
“Ya sebenarnya kita belum ada yang memastikan itu. Kita masih proses untuk melakukan solusi yang terbaik untuk mereka,” ujar Sarjoko.
Lebih lanjut, Sarjoko menjelaskan bahwa pengelolaan KSB masih belum dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga ia belum bisa berkomentar banyak mengenai tarif sewa KSB.
Sarjoko menjelaskan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) mengenai rencana pengelolaan tersebut.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2022
Recent Comments