Di Tengah Tahapan Pemilu, Bawaslu KBB Kekurangan Kendaraan Operasional hingga Harus Naik Ojol

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga saat ini masih kekurangan kendaraan operasional di tengah tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Padahal, kendaraan operasional tersebut dinilai sangat penting untuk menunjang kinerja anggota Bawaslu, apalagi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 semakin mepet.

Ketua Bawaslu Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugraha, mengatakan, dalam menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu hanya didukung satu unit kendaraan operasional yang merupakan hibah dari Bawaslu RI.

Baca juga: Pemilu 2024, ASN dan Kades di Sumedang Diminta Netral, Bawaslu Tak Mau Kasus 2018 Terulang

“Jadi, anggota harus bergantian ketika akan menjalankan tugas masing-masing. Kendaraan operasional ini penting, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mendukung kerja-kerja kami di Bawaslu,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (7/9/2022).

Di tengah keterbatasan tersebut, kata dia, pihaknya harus menimbang skala prioritas penggunaan kendaraan operasional, terutama ketika ada tugas yang jadwalnya berbarengan.

Ia mengatakan, jika ada tugas berbarengan atau bentrok antar anggota, salah satu komisioner Bawaslu harus merelakan diri untuk menggunakan kendaraan umum atau memakai jasa ojek online.

“Kalau sebelum tahapan dimulai kita masih nyantai gak ada masalah. Tapi kalau sekarang kerja-kerja kami sudah digenjot, mobilitas pun mulai meningkat. Mau gak mau, kalau ada bentrok kita terpaksa pakai kendaraan umum,” kata Cecep.

Untuk itu, pihaknya berharap Pemkab Bandung Barat bisa memberi pinjaman kendaraan operasional untuk Bawaslu sebagai dukungan terhadap penyelenggara pemilu.

“Sejak tahun 2017 pengajuan kendaraan ini tak pernah direspons. Kita berharap ada dukungan dari pemerintah daerah karena sudah lama mengajukan belum juga ada,” ucapnya.

Baca juga: Dua Orang di Sumedang Namanya Dicatut Daftar Anggota Parpol, Bawaslu Ambil Langkah Ini

Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB, Eva Nurhasanah mengatakan, saat ini pihaknya tengah memproses aset pinjam pakai kendaraan untuk Bawaslu.

“Kita sekarang sedang proses satu unit kendaraan karena kendaraan yang ada cuma satu,” ujar Eva.