Jakarta, CNN Indonesia —
Politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang dimunculkan beberapa waktu belakangan hanya sekadar mencari perhatian di tengah kontestasi Pemilu 2024.
“Semua paham tentang hukum tata negara kita, di saat kita sedang berpesta demokrasi, semua ramai-ramai sedang berkompetisi, ada isu itu, ini namanya apa ya, cari perhatian kali ya,” kata Hinca di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/1) malam.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat itu mengatakan wacana pemakzulan Jokowi tak memiliki alasan yang kuat. Selain itu, menurutnya, waktu dimunculkannya isu tersebut juga tidak pas.
“Timing-nya gak pas, alasannya enggak kuat, ya cuma hanya sekedar mengganggu peristiwa politik lima tahunan,” katanya.
Hinca meminta pihak-pihak yang memunculkan isu itu untuk menahan syahwat politik. Menurutnya, semua pihak saat ini harus mendukung Pemilu berjalan sukses.
“Tahan dulu lah syahwat politikmu, ayo ramai-ramai seluruh orang Indonesia mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi siklus lima tahunan ini,” kata Hinca.
“Kalau ada pun idemu, jangan ambil di momen yang seperti sekarang ini, saya kira semua orang kurang pas menerima gagasan itu, tanpa bermaksud kita meng-counter gagasan itu, pertama tidak tepat waktu. Kedua, enggak ada alasannya, ketiga, ayo kita sukseskan Pemilu ini,” imbuhnya.
Usulan pemakzulan Presiden Jokowi ini disampaikan oleh puluhan orang yang menamakan diri Petisi 100. Mereka menyampaikan usulan itu kepada Menko Polhukam Mahfud MD pada 9 Januari lalu.
Total ada 22 orang yang hadir menemui Mahfud. Mereka di antaranya ialah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto.
Merespons usul itu, Mahfud menegaskan pihaknya tak mau ikut campur. Menurutnya, pemakzulan presiden merupakan kewenangan DPR.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemakzulan Presiden Jokowi tidak akan berhasil jika tak jelas dasarnya. Tak bisa pula jika tidak mendapat dukungan DPR.
Sejauh ini, dua fraksi partai politik di DPR sudah angkat suara antara lain PAN dan Gerindra. Menurut dua partai itu, tidak ada kondisi yang bisa membuat Jokowi dimakzulkan dari kursi presiden.
(yoa/fra)
[Gambas:Video CNN]
Recent Comments