Asia dan Pasifik Bersatu Dukung Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan

MADRID, bisniswisata.co.id: Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan adalah instrumen hukum pertama yang dirancang untuk menciptakan standar yang diakui secara internasional untuk perlindungan wisatawan di tingkat internasional.

Kamboja, Maladewa, dan Indonesia telah menjadi penandatangan terbaru Kode Internasional UNWTO untuk Perlindungan Turis. Pada saat yang sama, Negara-negara Anggota UNWTO di seluruh wilayah Asia dan Pasifik telah mengadopsi Deklarasi Kode Phnom Penh

Ini mempromosikan diseminasi dan penerapannya di seluruh wilayah sebagai alat mendasar untuk memastikan kerangka kerja yang jelas, transparan dan efisien untuk melindungi wisatawan sebagai konsumen. menumbuhkan kepercayaan diri dalam perjalanan.

Sebuah landmark  untuk perlindungan wisatawan

Kode Internasional untuk Perlindungan Wisatawan adalah instrumen hukum pertama yang dirancang untuk menciptakan standar yang diakui secara internasional untuk perlindungan wisatawan di tingkat internasional.

• Kode dibuat oleh UNWTO dengan partisipasi aktif lebih dari 100 negara, organisasi internasional, pakar pariwisata dan pemangku kepentingan sektor swasta.
• Secara resmi diadopsi pada Sidang Umum UNWTO ke-24 (Desember 2021). Negara-negara Anggota diundang untuk menerapkannya di tingkat nasional.
• Kode memberikan kejelasan hukum yang lebih besar kepada Negara melalui kerangka kerja bersama dan harmonis tentang bagaimana membantu wisatawan dalam situasi darurat dan membantu mereka mengembangkan undang-undang, peraturan dan kebijakan untuk melindungi wisatawan sebagai konsumen.

Penanda Tangan Baru

Negara-negara Anggota UNWTO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa didorong untuk mematuhi Kode:

• Kamboja, Maladewa dan Indonesia adalah penandatangan tingkat nasional terbaru. Mereka bergabung dengan Ekuador, Kosta Rika, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Moldova, Myanmar, Paraguay, Portugal, dan Uruguay.

“Orang ingin merasa aman dan terlindungi saat bepergian dan UNWTO telah memimpin dalam menciptakan perangkat hukum pertama yang akan membantu memulihkan kepercayaan dalam perjalanan,” kata Sekretaris Jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili. 

Menurut dia, jumlah negara yang bergabung dengan inisiatif ini untuk memasukkannya ke dalam undang-undang nasional terus bertambah dan kami bangga menyambut Kamboja, Maladewa, dan Indonesia sebagai penandatangan terbaru.

Berbagi praktik terbaik

Pada Pertemuan Bersama ke-35 Komisi Regional untuk Asia Timur dan Pasifik dan Komisi untuk Asia Selatan di  Phnom Penh, Kamboja, 15-17 Juni 3023, sebuah konferensi tentang Kode Internasional menyediakan platform bagi para pemimpin pariwisata regional.

Mereja dapat  berbagi wawasan, praktik terbaik, dan pelajaran tentang bagaimana alat hukum ini mendukung pemulihan dan kepercayaan pariwisata setelah krisis parah yang disebabkan oleh pandemi. Konferensi

• Mengandalkan partisipasi tingkat tinggi delegasi dari negara-negara Asia dan Pasifik yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk Wakil Perdana Menteri Kamboja, Menteri Pariwisata dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Maladewa dan Filipina dan Wakil Menteri Pariwisata China dan Iran
• Diuntungkan dari partisipasi Uruguay sebagai “Champion of the Code” dan pemimpin dalam bantuan untuk wisatawan dalam situasi darurat.
• Menawarkan wawasan ahli tentang bagaimana Kode menutup kesenjangan yang ada dalam kerangka hukum dan memberikan kontribusi untuk harmonisasi internasional yang lebih besar.
• Menggarisbawahi perlunya mempromosikan hubungan publik-swasta yang lebih dekat untuk mengoordinasikan tanggung jawab dengan lebih baik saat membantu wisatawan dan melindungi hak-hak konsumen.

Deklarasi Phnom Penh

“Deklarasi  tentang Kode Internasional untuk Perlindungan Turis ini  diadopsi oleh Negara-negara Anggota di kawasan Asia dan Pasifik sebelum konferensi dan secara resmi diluncurkan di bawah naungan Kementerian Pariwisata Kamboja.

 Deklarasi:

• Menegaskan kembali komitmen kawasan Asia dan Pasifik untuk memperkuat kerja sama guna meningkatkan bantuan yang tersedia bagi wisatawan internasional dalam situasi darurat.
• Menggarisbawahi perlunya mempromosikan hubungan yang lebih erat antara pemerintah, penyedia layanan pariwisata, dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya untuk perlindungan yang lebih baik bagi wisatawan sebagai konsumen.

Deklarasi tersebut mencerminkan komitmen Kamboja untuk membantu wisatawan dalam situasi darurat, seperti yang ditunjukkan pada Februari 2020 saat menyelamatkan lebih dari 1.000 penumpang yang terdampar di laut di kapal pesiar MS Westerdam.

Pada pertemuan ini Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif UNWTO bersama Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang untuk periode 2023-2027 yang akan mewakili kawasan Asia Timur dan Pasifik. 

Pemilihan berlangsung pada “55th Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and The Pacific (CAP)” di Sokha Residence, Phnom Penh, Kamboja, Jumat, 15 Juni 2023. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kemenparekraf dan Kementerian Luar Negeri serta seluruh Perwakilan RI yang terakreditasi pada negara anggota CAP.  

“Alhamdulillah dalam voting,  Indonesia berhasil mendapatkan 16 suara mengalahkan Tiongkok dengan 15 suara, Jepang 14 suara, Korea Selatan 12 suara, dan Thailand 11 suara,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Hal ini membuktikan bahwa dunia telah memberikan suatu kepercayaan yang besar kepada Indonesia khususnya di sektor pariwisata. Kedudukan Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO akan meningkatkan peran Indonesia dalam pengembangan pariwisata baik secara nasional maupun global. 

Indonesia bersama Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang mewakili Asia Timur dan Pasifik, bertanggung jawab menyusun program-program UNWTO di wilayah Asia Pasifik untuk dilaporkan dalam General Assembly pada Oktober 2023. 

Sebelumnya Indonesia juga mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah peringatan World Tourism Day (WTD) di Bali yang dirangkaikan dengan pertemuan G20 Tourism Working Group. 

“Dunia sudah memberikan begitu banyak penghargaan kepada kita. Mari kita bersatu padu jangan sampai kita saling menyalahkan, kita bangun bukan hanya pariwisata kita, tapi juga pariwisata regional dan dunia,” ujar Menparekraf. 

Lebih lanjut Menparekraf Sandiaga mengatakan, Indonesia juga maju menjadi bagian dari Task Force on “Redesigning Tourism for The Future”. Dimana Indonesia memiliki kesempatan untuk mendesain masa depan sektor pariwisata dunia. Konsep pariwisata baru itu diharapkan membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dunia dan Indonesia.

“Masa depan pariwisata dunia, kita diberikan kepercayaan untuk kita bawa sebuah pengalaman dan tentunya ini bukan hasil kerja kami sendiri tapi merupakan hasil kolaborasi dari semua pihak,” ujar Sandiaga.  

Dalam kesempatan di Kamboja tersebut, Indonesia juga menandatangani pernyataan resmi kode internasional untuk perlindungan wisatawan yang disusun oleh UNWTO sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawan internasional yang ingin bepergian ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.