Jakarta, CNN Indonesia —
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengkritik pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpendapat pergantian sistem pemilu di tengah proses yang telah berjalan bisa menimbulkan ‘chaos’ politik.
Menurut Anas, pernyataan SBY itu tak elok untuk disampaikan dan dapat menimbulkan kegaduhan. Hal itu Anas sampaikan lewat Twitter pribadinya @anasurbaningrum. Dalam cuitannya, Anas juga menyebut akun twitter SBY.
“Lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara “chaos” terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan,” kata Anas, Senin (29/5).
Anas berpandangan seharusnya SBY cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Sebab, menurut Anas, itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja. Dia pun menyinggung perubahan sistem pemilu tahun 2009. Anas berkata perubahan itu juga terjadi di tengah jalannya proses pemilu. Namun, kata Anas, saat itu pemungutan suara yang dilaksanakan pada 9 April tetap berjalan lancar.
“Perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009. Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada “chaos” politik. Tidak mungkin beliau lupa atas peristiwa pemilu 2009 tersebut yg alhamdulillah tidak terjadi “chaos”, melainkan baik2 saja,” imbuhnya.
Hasto sentil SBY soal chaos politik
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto juga ikut mengingatkan SBY tak perlu menakut-nakuti rakyat soal dugaan kebocoran hasil putusan MK terkait sistem pemilu. Hasto meyakini Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, termasuk ketua umumnya Megawati Soekarnoputri, sebagai sosok negarawan. Sehingga, pemilu menurutnya akan digelar dengan sehat dan adil.
“Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat,” ucap Hasto di kantor pusat PDIP, Senin (29/5).
Dia menilai kekacauan politik justru terjadi jika ada yang menaruh kecurigaan berlebihan sebelum pemilu dilaksanakan. Padahal, PDIP menurutnya telah menjadi bagian dari pilar demokrasi. Hasto mengklaim bahwa partainya tidak diajarkan menang dengan segala cara. Dia menyebut selama dua pemilu terakhir PDIP menang dengan cara konstitusional.
“Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300 persen, kami menang dengan cara-cara konstitusional,” kata Hasto.
Sebelumnya, SBY berpendapat pergantian sistem pemilu di tengah proses yang telah berjalan bisa menimbulkan ‘chaos’ politik. Hal itu disampaikan SBY untuk merespons pernyataan Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang mengaku mendapat informasi bahwa MK akan mengabulkan gugatan dan memutuskan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.
Melalui akun Twitter pribadinya, SBY menyampaikan tiga poin berkaitan dengan sistem pemilu yang hendak diputuskan MK
“Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan ‘chaos’ politik,” tulis SBY, Minggu (28/5).
Kedua, ia mempertanyakan apakah sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, berdasarkan konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, bukan menetapkan UU mana yang paling tepat.
“Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi Tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya. Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat,” katanya.
Poin ketiga, ia mengatakan penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Seharusnya, kata dia, Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini.
(yla/thr/DAL)
[Gambas:Video CNN]
Recent Comments