TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nasional Hadi Tjahjanto memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) untuk membuka layanan pada Sabtu dan Minggu.
Menteri Hadi juga menginstruksikan Kepala Kantor Pertanahan untuk menyediakan loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus sendiri permohonannya. Hal ini ia ungkapkan saat meninjau langsung Kantah Kota Surabaya II pada Jumat, 1 Juli 2022.
“Dengan demikian diharapkan masyarakat yang memiliki kebutuhan dalam mengurus berkas pertanahan dan terkendala oleh pekerjaan, bisa mengurus sendiri permohonannya pada akhir pekan,” kata Hadi Tjahjanto, dalam keterangan resminya, Jumat.
Dalam kunjungan ini, ia mengecek langsung inovasi layanan pertanahan yang disebut Loket Lantum atau Layanan Tujuh Menit. Hadi mengapresiasi layanan tersebut karena pelayanan yang cepat dan bisa membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan.
Hadi Tjahjanto, yang berdialog langsung dengan masyarakat di Kantah Kota Surabaya II, mengimbau masyarakat agar mengurus sendiri permohonannya tanpa menggunakan jasa calo atau perantara.
Menteri ATR/Kepala BPN juga memerintahkan kepada jajaran di Kantor Pertanahan se-Indonesia agar mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia mengatakan PTSL menjadi Program Prioritas Nasional (PSN) untuk mendaftarkan dan memetakan seluruh bidang tanah di Indonesia.
Pada kesempatan sebelumnya, Hadi Tjahjanto meminta jajarannya agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan dipercepat.
Hadi meminta jajarannya juga memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan melalui program PTSL yang telah dilaksanakan sejak 2017 lalu.
“Program PTSL akan mampu menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini terjadi, seperti tumpang tindih, termasuk juga mafia tanah. Oleh sebab itu, saya menargetkan dan meminta PTSL ini bisa dipercepat, agar seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar pada tahun 2025,” kata Hadi Tjahjanto dalam keterangan resmi, Rabu, 29 Juni 2022.
Menurutnya, bila seluruh tanah sudah terdaftar akan meminimalkan konflik agraria atau sengketa tanah. “Kalau seluruh tanah sudah terdaftar, masyarakat tidak perlu khawatir konflik, karena ada tanahnya, ada ukurannya, ada sertifikatnya,” kata Hadi Tjahjanto.
Baca Juga: Lahan Redistribusi dari Jokowi untuk Petani di Pancawati Banyak yang Alih Fungsi
Recent Comments