Lift Kerap Bermasalah, Sekjen DPR Buka Suara

Sekjen DPR RI Indra Iskandar buka suara ihwal lift di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan yang kerap bermasalah.

Masalah lift di DPR sebelumnya menjadi sorotan Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR setelah staf anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman terjebak di dalam lift pada Selasa (17/5).

Indra menerangkan bahwa proses tender lift Gedung Nusantara I sudah selesai setelah dilakukan pemeliharaan pada 2021 silam.

“Semua lift sekarang sudah selesai. Kalau 2021 itu ada bagian panel listrik yang waktu itu masih dalam pemeliharaan. Jadi karena masih ada lift yang masih diperbaiki, itu ada debu waktu itu yang menutupi inverter di lift. Sudah dibersihkan,” kata Indra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (18/5).

Dia menerangkan bahwa tender tersebut telah diaudit dengan menggunakan konsultan dari Universitas Indonesia. Panel, lanjut Indra, sudah sempat dibersihkan.

Perbaikan kemudian dilakukan pada awal 2022. Namun, menurutnya, proses perbaikan masih belum selesai dilakukan pada lift kode P1 yang berada di gedung Nusantara I.

“Cuma P1 yang belum selesai. Karena sertifikatnya belum keluar dari Disnaker,” imbuhnya.

Dia kemudian menjelaskan soal tender yang dimenangi PT Angkasa Pura Solusi. Menurutnya, anak perusahaan Angkasa Pura II itu memang perusahaan kontraktor di bidang elevator dan eskalator.

“Angkasa Pura Solusi tuh BUMN. Memang biasa kok, Angkasa Pura Solusi. Mereka menyediakan untuk tangga berjalan, eskalator. Memang dia, semua di airport-airport memang dia yang mengerjakan kok, Angkasa Pura Solusi,” katanya.

Sebelumnya, anggota BURT DPR Andre Rosiade mendesak Setjen DPR menyelesaikan masalah lift di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, sebelum 1 Juni 2022.

Ia mengancam akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap proses pengadaan lift di lingkungan DPR jika Setjen DPR tidak segera menyelesaikan masalah yang mengancam keselamatan anggota dewan tersebut.

“Saya, dalam rapat kemarin, saya sudah memberikan deadline kepada pihak Kesetjenan DPR RI untuk urusan lift sudah harus selesai tanggal 1 Juni. Jika tidak, tentu saya akan meminta audit investigasi dari BPK RI terhadap pengadaan lift ini,” kata Andre saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (18/5).

Ia juga juga meminta pihak Setjen DPR menyampaikan kepada kontraktor pemenang pengadaan lift di lingkungan DPR, yaitu anak perusahaan Angkasa Pura II–untuk bekerja secara profesional dan menyelesaikan proyek pengadaan lift secara cepat.

(mts/bmw)

[Gambas:Video CNN]