Bandung, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) membentuk tim respons cepat guna mengantisipasi penularan dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak.
Kepala DKPP Jabar M. Arifin Soedjayana mengatakan setelah muncul laporan kasus PMK dari Dinas Peternakan Jawa Timur, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar untuk mencegah dan mewaspadai temuan kasus tersebut.
“Jawa Timur itu melaporkan 5 Mei 2022. Dari informasi tersebut, besoknya kami langsung koordinasi dengan daerah agar meningkatkan kewaspadaan karena ada laporan dari Garut bahwa ada suspek PMK di sana,” katanya di Bandung, Rabu (11/5).
DKPP Jabar bersama Tim Balai Veteriner Subang pun langsung mengambil sampel suspek PMK di Garut, pada 7 Mei lalu. Kemudian, pada hari berikutnya sampel juga diambil di lokasi suspek PMK di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Banjar.
“Sejumlah sampel terkonfirmasi 100 persen positif PMK,” ucapnya.
Adapun rincian temuan kasus PMK di Jabar, yakni di Garut terdiri dari 25 ekor sapi potong, 3 ekor sapi perah, dan 3 ekor domba. Sedangkan di Tasikmalaya, 18 ekor sapi dinyatakan positif PMK, termasuk 11 ekor sapi di Kota Banjar.
“Sebelum ada temuan positif pada 7 Mei, kami sudah membentuk tim respons cepat PMK,” ucap Arifin.
Arifin mengaku pihaknya juga sudah menyiapkan strategi dan rencana penutupan di jalur ternak dan pasar ternak, termasuk pengawasan lalu lintas ternak, terutama di dua check point, yakni di Losari dan Banjar.
“Dari 1 April-10 Mei, ada 5.025 sapi potong, 294 domba, 578 kambing, dan 11 kerbau masuk lewat dua check point itu yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali,” ujarnya.
Arifin menambahkan, pihaknya aktif melakukan penelusuran dan pencegahan di sejumlah titik sekaligus memperkuat informasi dan sosialisasi terkait PMK hingga vaksinasi dan pengobatan suportif.
“Strategi lain adalah biosecurity dan dekontaminasi,” cetusnya.
Guna memperkuat pencegahan dan kewaspadaan PMK di Jabar, pihaknya juga tengah menyusun surat edaran Gubernur Jabar untuk bupati dan wali kota terkait penanganan PMK.
“Selanjutnya akan ada rapat koordinasi penanganan PMK dengan bupati dan wali kota,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga langsung mengeluarkan surat edaran pada kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota di Jabar untuk mewaspadai penularan PMK.
“Kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder peternakan di Jawa Barat sekaligus inspeksi ke pasar hewan di Tanjungsari, Sumedang dan Manonjaya, Tasikmalaya,” ucap Arifin menambahkan.
Arifin juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang menghadapi fenomena kemunculan PMK pada hewan mengingat PMK bukan penyakit zoonosis.
“Jadi tidak bisa menular dari hewan ke manusia. Aman mengonsumsi produknya selama dimasak dengan benar,” ucapnya.
(hyg/pmg)
[Gambas:Video CNN]
Recent Comments