Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) buntut peretasan yang berlarut.
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelolaPDN,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai mengikuti rapat internal terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6).
Yusuf mengatakan sebagai tindak lanjut, BPKP akan mendalami tata kelola dan finansial PDN. Sebab menurutnya, audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.
Yusuf belum bisa mengkonfirmasi berapa lembaga yang terdampak. Namun ia menyebutkan selama ini PDN belum pernah diaudit. Di sisi lain, Yusuf tidak menjelaskan lebih lanjut kapan target audit selesai.
“Secepatnya. The sooner, the better. Ikan sepat, ikan gabus,” ujar Yusuf.
Sebelumnya, PDN lumpuh karena diserang peretas. Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.
Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.
Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik BSSN yang dinilai abai hingga terjadi peretasan PDN.
Hasanuddin menganggap itu sebagai kebodohan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun.
(khr/isn)
[Gambas:Video CNN]
Recent Posts
- Dubai to host first overseas International Women in Travel & Tourism Forum
- Jokowi Dapat Standing Ovation dari Semua Menteri di Rapat Terakhir
- The 2024 GDS-Index Reveals its Top 40 Sustainable Destinations and Highlights 5 Key Insights
- Scientists claim breakthrough to bringing back Tasmanian tiger from extinction | Science & Tech News
- Jet2holidays’ trade team to launch podcast for agents
Recent Comments