Massa Gejayan Memanggil Gelar Aksi Teatrikal Pakai Replika Guillotine

Yogyakarta, CNN Indonesia —

Massa peserta aksi ‘Gejayan Memanggil Kembali‘ melakukan aksi teatrikal hukum pancung terhadap ‘Jokowi’ sebagai simbolisasi perlawanan terhadap rezim pemerintahan Presiden Jokowi.

Di pengujung aksi, massa yang mengatasnamakan diri Jaringan Penggugat Demokrasi (Jagad) ini menggelar aksi teatrikal dengan membawa sosok bertopeng Jokowi ke dalam lubang replika guillotine atau alat pancung di atas mobil komando.

Massa menuntut Jokowi dan para kroni-kroninya diadili atas segala perbuatannya selama menjalankan fungsi sebagai kepala negara.

“Adili, adili, adili,” pekik massa.

Massa pun bersorak kencang ketika pisau pancung dilepas dan mengenai leher pemeran Jokowi.

Sana Ulaili, Humas Jagad menerangkan maksud massa membawa replika guillotine dalam aksi hari ini untuk simbolisasi hukum pancung bagi rezim yang melanggengkan nepotisme, keserakahan, dan patriarki.

Selain itu massa juga menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

“Kami menuntut satu, bahwa Jokowi karena telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi telah merusak etika demokrasi dia harus dihukum. Jokowi harus turun, Jokowi harus kita kawal ketat tidak hanya pada 14 Februari tetapi seluruh elemen masyarakat sipil harus memastikan dia turun sebelum masa jabatannya,” ujarnya.

Bagi Jagad, membiarkan Jokowi berkuasa sama saja memberikan karpet merah untuk barisan oligarki di segala lini bertindak sesuka hati.

“Kita tidak sedang berkampanye 04, kita tidak sedang berkampanye 05 tetapi kita sedang mengkampanyekan saatnya kita kritis, saatnya kita turun jalan untuk menghentikan tirani Jokowi, memberikan pengadilan HAM kepada Jokowi, menghukum sekeras-kerasnya Jokowi dan orang-orang yang ada disekitarnya, para pemimpin-pemimpin yang tamak mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya,” kata Sana.

Dalam aksi ini, massa menyerukan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta UU Pemilu dan UU Parpol direvisi oleh badan independen.

“Karena menurut kami, UU Pemilu dan UU Parpol saat ini sangat cacat karena diatur sistem yang sangat-sangat jauh dari kata demokrasi yaitu sistem oligarki,” ucap Imam Maulana, Humas Jagad lainnya.

Tuntutan selanjutnya, adili Jokowi dan para kroninya. Keempat, mereka menuntut kaum intelektual dan budayawan yang melanggengkan politik dinasti untuk segera meminta maaf.

“Kami menuntut permintaan maaf kaum intelektual dan budayawan yang melanggengkan politik dinasti seperti Budiman Sudjatmiko dan lain-lain,” kata Imam.

Mereka juga mendesak Jokowi menyetop politisasi bantuan sosial di masa pemilu ini. Selanjutnya, cabut UU Cipta Kerja dan Minerba. Lalu, hentikan perampasan tanah yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

“Kemudian hentikan operasi militer, tuntaskan (penanganan) kasus pelanggaran HAM dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Kemudian hentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan demokrasi,” kata Imam.

“Jalankan pengadilan HAM dan pendidikan gratis bagi seluruh warga Indonesia. Kemudian segerakan sahkan UU PRT, pekerja rumah tangga,” pungkasnya.

(kum/wis)

[Gambas:Video CNN]