Makassar, CNN Indonesia —
Pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan selama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2003/2024 baik di tingkat SMP hingga SMA dan SMK ditemukan adanya indikasi intervensi terhadap para kepala sekolah di Makassar.
Ombudsman melakukan pemantauan selama dua hari dan hasilnya menemukan adanya oknum dari pihak pemerintah, Polri hingga militer diduga mencoba mengintervensi sejumlah kepala sekolah agar kerabatnya bisa diluluskan masuk ke sekolah favorit baik SMP maupun SMA/SMK.
“Pemantauan kita fokuskan terkait pengetahuan penyelenggara sesuai dengan regulasi baik itu menyangkut permendikbud maupun juknis yang sudah ada,” kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Muslimin B Putra saat dihubungi melalui telepon, Rabu (5/7).
Dari pemantauan yang dilakukan Ombudsman selama dua hari tersebut berlangsung di SMA Negeri 2 Makassar dan SMP Negeri 6 Makassar. Kedua sekolah itu merupakan salah satu favorit di Makassar.
Muslimin menerangkan saat pihaknya melakukan pemantauan di SMA Negeri 2 Makassar yang berlangsung pada Senin (3/7) kemarin.
Di lokasi tersebut pihak Ombudsman menemukan ada oknum pejabat pemerintah mencoba menghubungi kepala sekolah yang diduga berusaha dibantu untuk diluluskan.
Hal itu, kata Muslimin setelah dirinya sendiri mendengarkan percakapan pejabat dengan kepala sekolah tersebut.
“Kemudian saya langsung juga berikan saran ke kepsek agar jangan mau diintervensi dan bekerja sesuai dengan juknis saja,” tutur Muslimin.
Temuan serupa didapati Muslimin saat memantau situasi PPDB di SMP Negeri 6 yang berada di Jalan Ahmad Yani. Sekolah tersebut sangat berdekatan dengan Mapolrestabes Makassar.
Muslimin menuturkan di SMP Negeri 6 Makassar oknum polisi hingga militer terlihat bergantian bertemu dengan kepala sekolah.
“Saya ingin masuk ke ruangan kepala sekolah, tapi yang bersangkutan sedang melayani seseorang yang berseragam polisi. Kemudian saya meninggalkan ruangan itu, tapi ketika saya kembali dapati ada seseorang berseragam militer masuk ke ruangan kepsek,” terangnya.
Hal yang sama dilakukan Ombudsman Perwakilan Sulsel untuk mengingatkan kepada kepala sekolah tersebut untuk tetap bekerja sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
“Ombudsman ada mem-back up selama kepala sekolah menjalankan juknis dan berlaku sesuai prosedur yang ada,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan keterangan baik dari Dinas Pendidikan, kepolisian, hingga kesatuan TNI setempat terkait dugaan oknum yang mencoba memengaruhi pelaksanaan PPDB.
(mir/kid)
[Gambas:Video CNN]
Recent Comments