Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Sosial (Kemensos) mengklaim penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Kemensos Selasa (23/5) ini tidak terkait dengan kasus pada masa Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma.
Mereka menyatakan penggeledahan dilakukan KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial di era Menteri Sosial Juliari Batubara.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa. Ia mengatakan Risma telah menjelaskan soal duduk perkara kasus tersebut.
“Ya itu kan sudah dijelaskan ibu (Tri Rismaharini) Maret lalu. Dan tadi itu dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu tadi untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020 (era Juliari Batubara),” kata Rozano dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta (23/5) malam.
Sebelumnya, Risma sempat buka suara terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras di Kementerian Sosial tahun 2020-2021.
Ia mengklaim tidak mengetahui ihwal dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, Kemensos tidak pernah menyalurkan bansos dalam bentuk beras pada 2021 lalu.
“Ndak tahu aku juga. Ndak tau karena ndak pernah lewat saya. Jadi manggilnya langsung ke orang-orangnya. Cuma 2021 itu apa coba. Saya enggak tahu, orang bantuan beras enggak ada di 2021,” kata Risma kepada wartawan di Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (20/3).
Diketahui, pada 2021 mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Vonis dijatuhkan karena pengadilan menilai Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) covid-19 di Kementerian Sosial.
(mab/agt)
[Gambas:Video CNN]
Recent Comments